Revolusi Thailand 1932

Pada bulan Oktober tahun 1931 terjadi perdebatan antar dewan tertinggi di Thailand, perdebatan itu melibatkan Menteri Urusan Perang, Pangeran Bavaradev, dan menteri perdagangan serta Pangeran Purachatra. Perdebatan itu mengenai masalah ekonomi. Dan hal itu berakibat krisis piolitik dalam negeri yang mengurangi kepercayaan rakyat terhadap raja atau pemerintah. Masuknya ilmu pemerintahan barat, terutama mengenai ide-ide baru yang telah tercium oleh pemuda-pemuda Thailand merupakan factor yang mempercepat timbulnya revolusi. Orang-orang Thailand baik dari kelompok intelektual maupun opsir-opsir militer yang revolusioner dan berpendidikan barat itu bercita-cita untuk menghapuskan Monarkhi absolute menjadi monarki konstitusi.

Golongan intelektual dipimpin oleh Pridi Banomnyong. Sedangkan dari kelompok militer dipimpin oleh Phibun Songgram. Kedua orang inilah yang kemudian ikut andil dalam mencapai demokratisasi di Thailand. Dengan demikian lalu timbul sebuah elite baru yang menuntut perubahan dan kekuasaan politik yang lebih menempatkan dirinya sebagai oposisi yang melawan monarki absolute. Ketidakpuasan di kalangan kaum revolusioner yang berpendidikan barat, elite birokrasi dalam pemerintahan dan kepemimpinan angkatan bersenjata yang lebih muda meningkat. Sehingga dengan dukungan militer Pridi meolancarkan revolusi tak berdarah pada tanggal 24 Juni 1932.

Revolusi tahun 1932 berlangsung dengan lancer dan berhasil memaksa raja menerima konstitusi yang diajukan oleh Partai Rakyat (partai Pridi Banomyong dan kawan-kawannya). Adapun isi konsitusi yang dimaksud adalah menghilangkan hak-hak pregorative Raja, kecuali hak memberi pengampunan. Disamping itu adalah ditetapkan bahwa kedaulatan penuh ada di tangan rakyat, pemerintahan disusun dengan lembaga-lembaga kenegaraan yang meliputi Raja, kabinet dan parlemen. Selain itu isi pokok dari konstitusi 1932 adalah sebagi berikut:

1.      Raja mempunyai hak untuk mengangkat separo anggota parlemen yang berjumlah 156 orang dan separonya lagi dipilih oleh rakyat.

2.      Kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepadanya, yang kemudian di angkat secara resmi oleh raja.

3.      Raja berhak membubarkan parlemen dan untuk itu ia harus melaksanakan pemilu, paling lambat tiga bulan sesudahnya.

4.      Raja dapat memveto keputusan parlemen dan berhak menyatakan Negara dalam keadaan darurat.

Sang Raja kembali ke Bangkok pada tanggal 25 Juni setelah 2 hari bertemu dengan pemimpin kerajaan Sukhothai. Prajadhipok secara simbolik memerintahkan untuk mengibarkan bendera Thailand, menggantikan salah satu tradisi dari dinasti Chakri. Thailand akan mempunyai peraturan perundang-undangan dalam kerangka bentuk pemerintahan yang demokrasi. Pemimpin dari revolusi ini mencoba tuntuk memadukan ideologi barat dalam konstitusi dengan realitas Thailand itu sendiri. Pada tanggal 10 Desember 1932 Prajadhipok menandatangani konstitusi pertama Thailand, mengakhiri peraturan dari monarki absolut yang berlangsung 682 tahun dari periode Sukothai.

Meskipun monarki absolut telah berakhir, martabat dan rasa hormat untuk sang raja tetap dipertahankan. Dia telah menjadi simbol dari kasih sayang, kehormatan, harapan dan asprirasi dari orang-orang Thailand. Kekuasaannya sama dengan monarki konstitusional Inggris. Dia dapat memveto peraturan perundang-undangan hanya sekali saja. Itu akan menjadi peraturan yang disetujui oleh parlemen lagi. Sang raja mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen, tapi harus memerintahkan pemilihan dalam tiga bulan sesudahnya. Pangeran kerajaan dilarang untuk memegang segala bentuk posisi eksekutif. Tapi mereka dapat menjadi anggota kerjasama diplomasi atau mempunyai fungsi dalam kapasitas sebagai penasehat.

Revolusi tahun 1932 ini tidak dapat dipungkiri menjadi sejarah panjang Thailand. Revolusi ini menjadi awal dari proses menuju demokrasi Thailand. Monarki absolut telah berakhir dan. panggung pemerintahan telah diset untuk alternatif demokrasi dan rezim militer.